Buku Sosial Politik - MENGURAI BENANG-BENANG KUSUT BUMN
Penulis : Almizan
Ulfa
Kategori : Buku Referensi
Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik
Buku Sosial Politik - MENGURAI BENANG-BENANG KUSUT BUMN | Di
negara-negara dengan demokrasi yang baik menarik untuk memperhatikan dua arus
suara yang dominan: suara penguasa dan suara peneliti. Peneliti selalu
menyuarakan kesalahan dan penguasa selalu menyuarakan keberhasilan. Orang yang
sama suaranya akan berbeda ketika masih menjadi peneliti/pengamat dengan ketika
menjadi penguasa seperti menteri negara, misalnya. Kondisi seperti ini terlihat
jelas dalam kasus Sri Muljani Indrawati ketika masih menjadi peneliti UI dan
ketika Beliau diberikan amanah sebagai Menteri Keuangan. Hal yang relatif sama
juga berlaku untuk M. Chotib Basri, Boediono, dan Tanri Abeng. Saya kira tidak
ada yang salah disini dan itu fitrah dari masing-masing jabatan dan berlaku
secara universal.
Sejalan dengan pemikiran diatas, buku ini, yang ditulis oleh
Peneliti Utama Kementerian Keuangan RI, mencoba building public awareness atas
berbagai policy mistakes berpola estafet pada sektor BUMN Indonesia yang
terlanjur dilakukan oleh ruling parties sejauh ini. Lingkaran-lingkaran public
awareness itu diharapkan dapat bertambah dan/atau membesar secepat mungkin.
Terminalnya adalah tergugahnya secara efektif key stake holders BUMN untuk
secara cepat dan akurat membenahi sektor BUMN ini.
Beberapa negara dapat membanggakan kinerja yang gemilang
dari BUMN (SOEs) mereka yang mencakup daya saing yang tinggi, go global, dan
memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negera. Dua negara yang
demikian dan sering menjadi rujukan Indonesia adalah Singapura dan Malaysia.
Singapura itu memiliki BUMN bandara dan pelabuhan laut yang sangat efisien dan
secara keseluruhan BUMN disini dikelola oleh holding Temasek (tidak ada
kementerian BUMN). Sedangkan Malaysia memiliki holding Khazanah yang kinerja
dan efisiensi nya mendapat banyak apresiasi global. Di banyak negara lain, BUMN
nya sering hanya menciptakan distorsi ekonomi dan terjangkit wabah korupsi yang
parah, membayar gaji dan remunerasi untuk direksi dan komisaris/pengawas yang
sangat berlebihan, dan menderita kerugian kronis puluhan tahun walaupun sudah
berulang kali menerima tambahan modal dari negara.
Simpul-simpul benang kusut yang serupa juga dapat kita lihat
di BUMN Indonesia. Dalam periode 2008 – 2014, misalnya, terdapat 33 BUMN yang
menderita rugi dalam tiga tahun pembukuan atau lebih. Dari 33 BUMN, terdapat 11
BUMN yang satu kali diselamatkan oleh pemerintah dengan suntikan dana segar
PMN. Yang dua kali diselamatkan dengan dana PMN ada 7 BUMN, tiga kali 10 BUMN,
5 kali 2 BUMN, dan enam, sepuluh, serta lima belas kali masing-masing ada 1
BUMN. Selain itu, di tahun 2008 terdapat 18 BUMN dengan nilai keseluruhan
ekuitas negatif nya sebesar Rp7,04 triliun dan di tahun 2014 itu terjadi di 19
BUMN dengan nilai keseluruhan Rp16.08 triliun.
Dalam horison yang lebih luas, buku sosial politik ini juga mengurai
perilaku arus uang dari kas negara ke BUMN dan arus uang dari BUMN ke kas
negara. Aliran uang negara ke BUMN tersebut dalam bentuk Penyertaan Modal
Negara (PMN) dan Belanja Modal (BM), capital expenditures (capex), untuk barang
dan jasa yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga negara untuk
digunakan oleh BUMN. Sedangkan arus uang dari BUMN ke kas negara adalah dalam
bentuk bagian laba BUMN untuk negara atau yang lebih dikenal dengan nama
dividen. Perilaku arus bolak balik ini diuraikan secara kritis dan rinci dalam
buku ini.
Komentar
Posting Komentar