Buku Sosial Politik - Hukum Kelembagaan Negara
Penulis : Dr.
Isharyanto, S.H., M.Hum
Kategori : Buku
Referensi
Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik
Buku Sosial Politik - Hukum Kelembagaan Negara | Buku ini membahas perkembangan lembaga-lembaga negara di
Indonesia dalam perspektif hukum dan konstitusi. Pendekatan yang digunakan
dalam kerangka pembahasan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan
ditujukan untuk mengkonfirmasikan karakter penguraian isu-isu kelembagaan
negara mengingat isu-isu tersebut sebenarnya dapat ditinjau dengan pendekatan
politik, sosiologis, dan ekonomi. Penekanan perundang-ndangan dalam konteks ini
adalah hukum dan konstitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan
untuk membahas isu kelembagaan Negara yang berkembang karena munculnya
kasus-kasus hukum konkrit yang relevan. Sedangkan pendekatan perbandingan hokum
digunakan untuk melakukan studi komparasi terutama dengan pengaturan di negara
lain atas isu yang dibahas.
Dalam konteks Indonesia, perkembangan kelembagaan negara
secara historis maupun akibat perubahan UUD 1945 telah memberikan warna yang
khas dalam pemahaman dan peninjauan terhadap lembaga-lembaga negara. Pemahaman
dan peninjauan itu tidak hanya dalam melakukan identifikasi, tetapi acapkali menyangkut
hal-hal yang sifanya konseptual. Sebagai contoh, konsep pemisahan kekuasaan
dengan penggambaran separasi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan
kekuasaan yudisial, tidak dapat lagi secara kaku digunakan untuk pemahaman dan peninjauan
lembaga-lembaga negara dewasa ini. Demikian pula, praktik pengaturan dan
persoalan-persoalan yang menyangkut lembaga negara nonstructural dengan
rupa-rupa nomenklatur seperti komisi, dewan, badan, dan sebagainya, menjadi
sesuatu yang baru dalam khasanah ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Oleh
karena itu, buku sosial politik ini diharapkan menjadi pengantar dalam melakukan pemahaman dan
peninjauan lembaga-lembaga Negara di Indonesia dan diharapkan juga mampu
menjadi rintisan untuk kajian-kajian spesifik kasuistis terkait dengan isu
tersebut, misalnya kedudukan dan kewenangan Presiden, prosedur legislasi setelah
munculnya Dewan Perwakilan Daerah, dan sebagainya.
Kekhususan buku sosial politik ini adalah uraian mengenai lembaga-lembaga Negara
dilakukan dengan bahasa yang relative mudah dipahami dan dalam hal-hal
tertentu, tidak hanya menyajikan kerangka normative belaka, akan tetapi juga
historiografi dan perbandingan di Negara lain. Pembaca dengan demikian didorong
senantiasa berfikir kritis dan obyektif apabila kemudian melanjutkan aktivitas
intelektual untuk mengkaji kasus-kasus yang relevan.
Komentar
Posting Komentar