Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik

Penulis         : Mukhtar Sarman

Kategori       : Buku Referensi

Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik

Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik | Buku karya Mukhtar Sarman ini terdiri dari tujuh bab. Bab 1 membahas tentang melacak tindakan para agen berdemokrasi. Bab 2 membahas tentang tapak sejarah system pemilihan kepala daerah. Bab 3 membahas kontestasi politik di ranah local. Bab 4 membas pilkada langsung 2005. Bab 5 membahas pilkada langsung 2010. Bab 6 membahas dialetika pelembagaan kontestasi. Pada bab 7 penulis menarik kesimpulan dan pertanggungjawaban.

Banalitas dimaksud bukan hanya melibatkan para kandidat atau kontestan, tetapi juga elit partai politik pendukungnya, dan dalam kasus tertentu juga lembaga penyelenggara kontestasi politik tersebut. Banalitas dalam konteks politik diyakini berwatak sistemik, ditandai oleh bekerjanya struktur kekuasaan yang monopolistik, serta perilaku yang koruptif, dan keterkaitan antara keduanya tidak dipedulikan.

Gejala politik uang diakui telah menjadi elemen yang menentukan dalam praktik politik di Indonesia selama era transisi demokrasi. Pokok masalah yang penting untuk digarisbawahi disini adalah bahwa banalitas menyangkut keterkaitan antar berbagai hal. Dalam telaah Kitschelt dan Wilkinson, patronase dan klientelisme dipakai dalam konteks pemberian barang atau bantuan lainnya yang dipertukarkan dalam hubungan politik. Banalitas politik terkait erat dengan konteks perpolitikan untuk mendapatkan dukungan politik.

Dalam rangka merumuskan secara spesifik pertanyaan penelitian, ada beberapa catatan kritis yang menjadi dasar pijakan proposisi penelitian. Pertama, dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung, komitmen moral politik para kontestan sangatlah longgar. Kedua, banalitas politik terutama menyangkut moralitas kolektif. Manakala hal itu diabaikan, maka kerusakan sistem politik menjadi hal yang sistemik dan bersifat laten. Ketiga, isu sentral dari persoalan banalitas di balik penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah ketidaksiapan menjalankan kontestasi politik secara jujur dan akuntabel.

Oleh karena itu sesungguhnya ia merupakan sebuah anomali, apabila praktik politik uang tersebut terjadi pada lingkungan masyarakat yang agamis. Jika dalam masyarakat yang agamis praktik politik uang itu bisa terjadi, meskipun hanya dalam lingkungan komunitas tertentu, maka patut dipertanyakan: mengapa dalam masyarakat yang agamis praktik politik uang itu bisa diterima sebagai tindakan yang dianggap tidak menyalahi norma sosial?

Dalam buku Sosial Politik ini, penulis ingin menjelaskan mengapa demokratisasi di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan sistem Pilkada Langsung, terjebak dalam banalitas, yang akhirnya mengakibatkan kontestasi politik di ranah lokal tersebut cenderung memperagakan kerumpangan. Ketika dibangun mekanisme kontestasi politik, tersirat ada skenario demokratisasi  yang diam-diam rupanya diyakini oleh perancang kontestasi  akan bergulir dengan sendirinya. Penelitian ini membuktikan bahwa hal itu ternyata tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan.