Buku Sosial Politik - Buku Place Branding dalam Hubungan Internasional

Buku Sosial Politik - Buku Place Branding dalam Hubungan Internasional


Penulis         : June Cahyaningtyas dan Sri Issundari
Kategori       : Buku Referensi
Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik

Buku Sosial Politik - Buku Place Branding dalam Hubungan Internasional | Buku ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya fenomena place branding di berbagai tempat di dunia, mulai dari tingkat Negara maupun kota, serta masih kurangnya literatur mengenai place branding dalam studi Hubungan Internasional. Dengan mengambil kasus re-branding Jogja Istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta, buku ini menguraikan sejumlah isu yang melingkupi branding dan upaya mengkaji branding di level daerah (sub-state) dalam kerangka studi Hubungan Internasional. Sejumlah isu yang dimaksud meliputi kesesuaian antara citra dan identitas yang melekat bersama branding, kesesuaian antara motto dengan implementasi kebijakan branding di lapangan, serta potensi pengembangan branding sebagai visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Buku Sosial politik ini tidak akan hadir di tangan pembaca tanpa dukungan dari berbagai pihak yang memfasilitasi proses penelitian dan penyusunan buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, serta nara sumber dan informan dari sejumlah dinas pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan asosiasi profesi dan komunitas, serta operator jasa wisata yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan survey, wawancara, dan focus group discussion. Penulis juga mendapatkan dukungan yang tidak terkira dari pimpinan lembaga dan kolega di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta. Terlepas dari dukungan banyak pihak, penyusun menyadari bahwa langkah kecil ini masih memuat banyak kekurangan.

Istilah brand atau merek, secara sederhana, mengacu pada suatu jaringan asosiasi dalam benak konsumen (Keller, 1993) terhadap sebuah produk, perusahaan, organisasi, ataupun tempat. Menurut American Marketing Association (AMA), brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain maupun kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan memberikan diferensiasi dari barang atau jasa penjual lainnya yang saling bersaing (dalam Tjiptono dan Chandra, 2012: 238).

Brand sendiri memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek berperan penting sebagai sarana identifikasi produk dan perusahaaan; bentuk proteksi hukum; penanda jaminan kualitas; sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik (diferensiasi), sarat keunggulan kompetitif, dan sumber pengembalian modal. Sementara bagi konsumen, merek berperan krusial sebagai identifikasi sumber produk; penetapan tanggung jawab pada produsen atau distributor spesifik; pengurang resiko; penekan biaya pencarian internal dan eksternal; janji ikatan khusus dengan produsen; alat simbolis yang memproyeksikan citra diri; serta penanda kualitas (Tjiptono dan Chandra, 2012: 239).

Dalam buku sosial politik ini, penulis mengulas habis tentang place branding dalam 4 bab. Bab 1 menjelaskan apa itu brand, branding, dan place branding. Bab 2 membahas place branding sebagai imperative globalisasi. Bab 3 membahas branding dalam penelitian hubungan internasional. Dan pada bab terakhir penulis menarik kesimpulan dari apa yang dibahas.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buku Sosial Politik - Berburu Rente di Pulau Batam

Gambar
Penulis         : Dr. Muchid Albintani Kategori       : Buku Umum Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Berburu Rente di Pulau Batam | Buku ini mengulas eksistensi kawasan industri di Pulau Batam, Indonesia dan Pulau Pinang, Malaysia. Arti penting ulasan ini dilihat dari tiga ciri utama. Pertama, kedua-dua kawasan tersebut merupakan kawasan pertumbuhan industri yang pesat lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Kedua, kedua-dua kawasan itu secara ekonomi diuntungkan dengan kerangka kerja pemerintahan negara dalam melayani kepentingan pasar global [kapitalisme]. Ketiga, kedua-dua kawasan tersebut pada konteks sistem pemerintahan sama-sama berada dalam sistem politik pemerintahan otoritarian, walaupun untuk konteks Indonesia ada Reformasi. Berhubungan dengan studi ini pada kedua-dua kawasan tersebut telah dilakukan oleh Kelly (2004). Berbeda dengan studi ini, Kelly terfokus pada hubungan industrialisasi dan Masyarakat Madani di Pulau Batam dan Pulau P
Baca selengkapnya

Buku Sosial Politik - Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance

Gambar
Penulis         : Dr. Achmad Lamo Said, S.Sos., M.Si. Kategori       : Buku Referensi Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance | Buku ini merupakan buah karya yang penulis hasilkan berdasarkan pemikiran bahwa pemahaman masyarakat umum mengenai CSR masih minim, baik ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah, administrasi publik, maupun manajemen penerapannya. Bahasan dalam buku sosial politik ini dimulai dari pendahuluan yakni CSR dalam perspektif governance, CSR dalam Paradigma Administrasi Publik; CSR dalam Keterlibatan Tiga Aktor Pembangunan; Model Penerapan CSR; dan bagian terakhir ditutup dengan suatu pernyataan bahwa dalam penerapan Corporate Social Responsibility memerlukan keterlibatan semua stakeholder seperti, membangun kemitraan kerja antara pemerintah, perusahaan (swasta), dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau leb
Baca selengkapnya

Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik

Gambar
Penulis         : Mukhtar Sarman Kategori       : Buku Referensi Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik | Buku karya Mukhtar Sarman ini terdiri dari tujuh bab. Bab 1 membahas tentang melacak tindakan para agen berdemokrasi. Bab 2 membahas tentang tapak sejarah system pemilihan kepala daerah. Bab 3 membahas kontestasi politik di ranah local. Bab 4 membas pilkada langsung 2005. Bab 5 membahas pilkada langsung 2010. Bab 6 membahas dialetika pelembagaan kontestasi. Pada bab 7 penulis menarik kesimpulan dan pertanggungjawaban. Banalitas dimaksud bukan hanya melibatkan para kandidat atau kontestan, tetapi juga elit partai politik pendukungnya, dan dalam kasus tertentu juga lembaga penyelenggara kontestasi politik tersebut. Banalitas dalam konteks politik diyakini berwatak sistemik, ditandai oleh bekerjanya struktur kekuasaan yang monopolistik, serta perilaku yang koruptif, dan keterkaitan antara keduanya tidak dipedulikan.
Baca selengkapnya