Buku Sosial Politik - AKUNTABILITAS BIROKRASI DI INDONESIA

Buku Sosial Politik

Penulis         : Dr. Bambang Sudaryana, M.Si.
Kategori       : Buku Ajar
Bidang Ilmu : Buku Sosial dan Politik

Buku Sosial dan Politik | Sikap heroik masih terlihat di wajah birokrasi Indonesia saat itu, Bapakisme menjadi trend yang terus berkembang dalam suasana serba kesederhanaan, namun ethos membangun rasa cinta nasionalisme yang tinggi selalu menggelora, Merdeka Bung.

Budaya birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai norma-norma yang mempengaruhi sikap dan perilaku partisipan dalam sebuah sistem birokrasi. Rohdewohld (1995) menulis bahwa budaya organisasi itu dapat diartikan sebagai: "The set of values, attitudes, norms, shared beliefs and mental orientations that shape and determine the behavior and expectations of the members of that organization”. Sistem nilai dan norma-norma apakah yang telah membentuk wajah birokrasi kita? Banyak yang berpendapat bahwa wajah birokrasi Indonesia masih kental dipengaruhi oleh sistem nilai tradisi Jawa sebagaimana yang sering tampak dalam retorika politik para pejabat, proses pembuatan keputusan, hubungan dan komunikasi atasan-bawahan yang bercorak hubungan patron dan klien, mengandalkan loyalitas bawahan yang tinggi dan berbagai macam ritualisme administrative yang berlebihan. Selain itu juga ciri-ciri birokrasi seperti: lebih banyak berorioentasi ke atas, mengkultuskan pribadi pemimpin, kuatnya kesadaran akan prestise dan status yang melebihi prestasi, sikap untuk selalu menjaga harmoni dan menghindari konflik, telah mengakibatkan birokrasi kita menjadi tertutup dan kurang memberi ruang gerak bagi pendapat yang berbeda (lihat misalnya dalam Moeljarto, 1989). Pelestarian nilai-nilai tradisi budaya aristokrads tersebut di atas telah mempersubur munculnya budaya keluarga besar yang cenderung mendomestifikasikan nilai-nilai yang sebenamya bersifat self righteouseness yang tentu saja sangat merugikan bagi "Keluarga - kecil" atau keluarga-lain".

Walaupun birokrasi kita masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang patrimonialistik tetapi juga telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi ala Weber (Weberian type bureaucracy) yang murni yang banyak bernuansa rule governed. Dualisme budaya birokrasi seperti ini seringkali. Menampilkan sosoknya yang unik. Di satu sisi menampilkan sikap dan perilaku aparat yang harus tunduk sepenuhnya pada keinginan pimpinan, menjaga harmoni dan menghindari perbedaan pendapat, alon-alon angger kelakon, ojo nggege mongso, mikul dhuwur-mendhem njero, jer basuki mowo beyo, dan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso - tut wuri handayani. Mempertemukan dua ciri budaya birokrasi (struktural dan kultural) seperti tersebut diatas sebenamya sah-sah saja dan mungkin baik. Mengambil over begitu saja ciri budaya birokrasi mana pun tanpa menyaring atau mencermati sisi-sisi negatifnya bisa menimbulkan bias administratif yang sangat merugikan. Karena kita sekarang akan segera memasuki millenium ketiga yang dikenal dengan era informasi, maka tidak mungkin lagi kita tetap bersikap menutup diri dari gelombang pengaruh luar yang akan menerpa kita kalau kita ingin survei dan exist dalam percaturan global. Masalahnya adalah globalisasi seringkali membawa daya emansipatif yang sangat tinggi yang seringkali tidak kita duga sebelumnya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buku Sosial Politik - Berburu Rente di Pulau Batam

Gambar
Penulis         : Dr. Muchid Albintani Kategori       : Buku Umum Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Berburu Rente di Pulau Batam | Buku ini mengulas eksistensi kawasan industri di Pulau Batam, Indonesia dan Pulau Pinang, Malaysia. Arti penting ulasan ini dilihat dari tiga ciri utama. Pertama, kedua-dua kawasan tersebut merupakan kawasan pertumbuhan industri yang pesat lebih dari tiga puluh tahun terakhir. Kedua, kedua-dua kawasan itu secara ekonomi diuntungkan dengan kerangka kerja pemerintahan negara dalam melayani kepentingan pasar global [kapitalisme]. Ketiga, kedua-dua kawasan tersebut pada konteks sistem pemerintahan sama-sama berada dalam sistem politik pemerintahan otoritarian, walaupun untuk konteks Indonesia ada Reformasi. Berhubungan dengan studi ini pada kedua-dua kawasan tersebut telah dilakukan oleh Kelly (2004). Berbeda dengan studi ini, Kelly terfokus pada hubungan industrialisasi dan Masyarakat Madani di Pulau Batam dan Pulau P
Baca selengkapnya

Buku Sosial Politik - Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance

Gambar
Penulis         : Dr. Achmad Lamo Said, S.Sos., M.Si. Kategori       : Buku Referensi Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance | Buku ini merupakan buah karya yang penulis hasilkan berdasarkan pemikiran bahwa pemahaman masyarakat umum mengenai CSR masih minim, baik ditinjau dari sisi kebijakan pemerintah, administrasi publik, maupun manajemen penerapannya. Bahasan dalam buku sosial politik ini dimulai dari pendahuluan yakni CSR dalam perspektif governance, CSR dalam Paradigma Administrasi Publik; CSR dalam Keterlibatan Tiga Aktor Pembangunan; Model Penerapan CSR; dan bagian terakhir ditutup dengan suatu pernyataan bahwa dalam penerapan Corporate Social Responsibility memerlukan keterlibatan semua stakeholder seperti, membangun kemitraan kerja antara pemerintah, perusahaan (swasta), dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau leb
Baca selengkapnya

Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik

Gambar
Penulis         : Mukhtar Sarman Kategori       : Buku Referensi Bidang Ilmu : Buku Sosial Politik Buku Sosial Politik - Kerumpangan dan Banalitas Politik | Buku karya Mukhtar Sarman ini terdiri dari tujuh bab. Bab 1 membahas tentang melacak tindakan para agen berdemokrasi. Bab 2 membahas tentang tapak sejarah system pemilihan kepala daerah. Bab 3 membahas kontestasi politik di ranah local. Bab 4 membas pilkada langsung 2005. Bab 5 membahas pilkada langsung 2010. Bab 6 membahas dialetika pelembagaan kontestasi. Pada bab 7 penulis menarik kesimpulan dan pertanggungjawaban. Banalitas dimaksud bukan hanya melibatkan para kandidat atau kontestan, tetapi juga elit partai politik pendukungnya, dan dalam kasus tertentu juga lembaga penyelenggara kontestasi politik tersebut. Banalitas dalam konteks politik diyakini berwatak sistemik, ditandai oleh bekerjanya struktur kekuasaan yang monopolistik, serta perilaku yang koruptif, dan keterkaitan antara keduanya tidak dipedulikan.
Baca selengkapnya